Cakrajiya Ciptana - Media Monitoring Indonesia

Media Monitoring Service
Cubic Centra Indonesia
http://www.cc-indonesia.com

JAKARTA--MI: Pengamat hukum tata negara Irman Putra Siddin menilai berlebihan jika Presiden mengadakan pertemuan dengan tujuh pimpinan lembaga tinggi negara untuk membahas pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati.

"Terlalu berlebihan kalau pertemuan itu memang mau membahas Sri mulyani. Karena masalah Sri Mulyani sudah selesai setelah dia mengundurkan diri," kata Irman saat dihubungi di Jakarta, Kamis (6/5).

Menurutnya, memang pertemuan informal antara pemimpin lembaga negara lazim adanya. Tetapi hal itu menjadi tidak wajar kalau pertemuan itu membahas pengunduran diri seorang menteri.

"Kalau bertemu, lalu ngopi-ngopi itu tidak masalah. Tapi ini untuk membahas pengunduran diri menteri. Sungguh tidaklah perlu," katanya.

Ia menyatakan, sangatlah aneh kalau pemimpin lembaga di republik ini harus membahas satu orang. Pertemuan antarlembaga negara barulah wajar jika negara dalam kondisi darurat perang.

"Tidak perlu lembaga berkumpul satu sama lain. Kecuali ada agresi militer Belanda III, ada keadaan darurat negara atau menyatakan perang," katanya.

Menurutnya, jika negara dalam keadaan aman, tidak ada urgensinya mereka urusi masalah tersebut.

Seperti diketahui, Presiden mengadakan pertemuan tertutup dengan dengan pimpinan tujuh lembaga tinggi negara yang diadakan di Bimasena Club, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (6/5). Mereka adalah Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua DPR Marzuki Alie, dan Ketua BPK Hadi Purnomo. Namun ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa tidak menghadiri pertemuan tersebut. (Tup/OL-7)

sumber