Cakrajiya Ciptana - Media Monitoring Indonesia

Tentu sulit memisahkan antara keputusan hijrah Sri Mulyani dan hiruk pikuk politik tingkat tinggi di negeri ini terkait dengan skandal Bank Century.

Keputusan itu mengejutkan memang. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya tampak memberikan back-up penuh terhadapnya.

Beberapa bulan ke belakang sampai hari-hari kemarin, pastilah menjadi waktu-waktu yang tidak nyaman bagi seorang Sri Mulyani. Masih lekat dalam ingatan, dia harus kembali menghadapi penolakan dari sejumlah fraksi terkait kehadirannya dalam rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RAPBN-P 2010, pada Senin.

Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Hanura-dua fraksi yang induk partainya tidak masuk dalam gerbong koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono-memilih walk out karena Sri Mulyani hadir dalam perhelatan parlemen tersebut. Aksi walk out sejenis bukan kali pertama terjadi.

Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Hanura menilai mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam masalah penyelamatan Bank Century yang menelan dana hingga Rp6,7 triliun.

Bersama mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono (kini Wapres), Sri Mulyani dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait karut-marut kebijakan penyelamatan Bank Century pada 2008. Dan vonis DPR tersebut mirip mosi tidak percaya yang tentu saja sangat mengganggu kenyamanan bekerja seorang menkeu.

Sampai saat ini Sri Mulyani bersama Boediono juga masih menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya saja, status keduanya adalah terperiksa, belum menjadi saksi, apalagi tersangka. KPK hingga kini belum menetapkan kasus Bank Century berstatus penyidikan-artinya belum ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bank Century.

Barangkali Sri Mulyani-yang dikenal sebagai sosok dengan rasa percaya diri begitu kuat-mulai merasa gerah dan tidak nyaman dengan komplikasi persoalan sebagai ekses pengambilan keputusan penyelamatan Bank Century.

Siapa pun, dalam batas tertentu, akan jengah dan pada akhirnya memilih 'menyerah'-apalagi pada saat bersamaan ada tawaran pekerjaan lain yang tidak saja menarik, tetapi juga tetap menjanjikan segalanya.

Menjadi orang di jajaran nomor dua Bank Dunia setelah Presiden-nya Robert Zoellick pastilah merupakan bentuk kepercayaan internasional. Tidak sembarangan orang bisa memperoleh tawaran sejenis.

Sri Mulyani agaknya melihat tawaran itu bukan sekadar sebagai tantangan karier, melainkan sekaligus 'jalan keluar' terbaik saat ini untuk 'menyelamatkan' dirinya dari tekanan psikologi politik yang demikian hebat.

Pilihan Sri Mulyani juga seperti memecah kebuntuan. Alih-alih sekadar menyatakan diri nonaktif seperti yang diserukan sejumlah kalangan, dia bahkan mundur total. Suatu pilihan yang melebihi ekspektasi para inisiator Pansus Century, beberapa elite politik, dan barangkali juga sedikit mengejutkan bagi SBY.

Rekonsiliasi?

Yang menarik dicermati adalah mengapa SBY tampak begitu cepat menyetujui penunjukan Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia?

Harus diakui, mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu sedikit-banyak akan mencairkan kembali hubungan pemerintah dengan DPR. Adalah sangat mengganggu sekali apabila setiap saat Menkeu rapat kerja dengan DPR, sebagian legislator melancarkan walk out. Bukan saja menguras energi politik, tetapi pemerintahan SBY seperti berada dalam sandera tak berkesudahan.

Pertanyaannya, adakah 'pengorbanan' Sri Mulyani tersebut bakal berbuah rekonsiliasi, terutama terhadap partai politik mitra koalisi pendukung SBY-Boediono yang dalam Pansus Century memilih berseberangan langkah dengan pemerintah-yaitu Partai Golkar dan PKS, juga mungkin PPP?

Jika jawabannya 'ya', sembari kembali menata hubungan dengan sejumlah elite partai mitra koalisi pendukung pemerintahannya, SBY berkesempatan merekalkulasi dan merevisi kontrak politik seraya meminta komitmen baru untuk mendukung penuh pemerintahannya hingga 2014. Dengan demikian, ada jaminan sisa perjalanan pemerintahannya relatif tanpa gangguan berarti.

Atau yang terjadi sebaliknya. 'Pengorbanan' Sri Mulyani itu akan disikapi SBY dengan langkah drastis. Melakukan reshuffle kabinet dan menata ulang koalisi partai pendukung pemerintah.

Artinya, sejumlah menteri dari partai yang 'berkhianat' dalam Pansus Century digusur, dan kalau perlu mengeluarkan partai itu dari koalisi. Mungkinkah ini terjadi? Pilihan ada di tangan SBY.