RSS Feed
Twitter
Media Monitoring Service
Cubic Centra Indonesia
Panitia nasional lelang Benda Muatan asal Kapal Tenggelam (BMKT) menerima sekitar 20 peminat barang-barang antik dan purbakala yang diangkat dari perairan Cirebon, Jawa Barat. Hanya saja, hingga penutupan pukul 15.00 WIB, kemarin, belum seorang pun menyetor uang jaminan sebesar 20 persen dari harga taksiran minimal Rp750 miliar.
“Sudah ada peminat. Tapi belum ada yang nyetor. Peminatnya berasal dari Jepang, Malaysia, Hong Kong, Beijing, National Univercity of Singapore, National Museum Singapore, Dubai, sisanya dari dalam negeri seperti dari Blue Bird,” kata Plt Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang juga Sekretaris I BMKT, Dr Sudirman Saad di kantornya, kemarin (4/5).
Meski tak ada yang menyetor, pelelangan tetap akan dilangsungkan hari ini di ballroom KKP. “Pelelalangan tetap dilangsungkan dengan tanpa peserta. Nanti akan dilihat apakah akan dibuka kembali. Semuanya dilihat dari hasil evaluasi,” tambahnya.
Tiga persoalan yang menjadi kajian serius panitia nasional lintas instansi tersebut, yaitu waktu pengumuman lelang, bisa jadi diperpanjang selama satu bulan, limit 20 persen setoran atau sekitar Rp114 miliar bisa diturunkan persentasenya, atau ajukan proposal G to G kepada sejumlah negara yang berminat.
“Hasil pengangkatan dari April 2004 hingga Oktober 2005 didapat 272 ribu artefak. Sebanyak 976 buah ditetapkan sebagai koleksi negara dan 271 ribu akan dilelang,” terang Sudirman.
Pelelangan BMKT asal Cirebon, lanjut Sudirman, merupakan pelelangan resmi pertama kali yang dilakukan pemerintah. “Pelelangan ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum, sehingga keberadaan titik-titik lokasi BMKT yang berjumlah 493 di seluruh Indonesia dapat dikelola dengan baik. Apabila terdapat barang BMKT yang diangkat dan dijual di luar negeri tanpa lelang resmi pemerintah, berarti barang tersebut ilegal,” cetusnya.
Seperti diketahui, banyaknya kapal tenggelam yang disinyalir menyimpan artefak. Karenanya, pemerintah sedang menyiapkan proposal pembentukan museum-museum bahari. “Indonesia negara maritim, kita berencana membangun museum-museum bahari, misalnya, di Cirebon, Demak, Goa, serta Palembang,” beber Sudirman Saad.
Sementara itu, ketua panitia lelang, Arsari Zawawi mengatakan bahwa pelelangan artefak tersebut merupakan suatu keharusan. Alasannya, karena dana yang digelontorkan oleh PT Putra Purna Sejahtera sangat besar dalam mengangkat artefak tersebut dari dasar laut. “Estimasi harga US$80 juta, kita tidak mampu mengangkatnya. Katakan, pemerintah tidak jual artefak itu, lantas dana US$40 juta tetap harus dikembalikan, dananya dari mana?” katanya balik bertanya.
“Tapi, semua proses pelelangan sudah berdasar aturan. Sejak awal tidak ada yang dilanggar. Pelelangan ini menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.06/2009 tentang Penanganan Status dan Penjualan BMKT. Proses-proses yang dilakukan sampai pelelangan 5 Mei 2010, adalah pembentukan panitia lelang pada 22 Desember 2009, konferensi pers pelelangan pada 5 April 2010, aanwijzing lelang pada 30 April 2010,” kata Arsari.
Sementara itu, kapal Tiongkok yang diduga berasal dari zaman Kerajaan Sriwijaya itu tidak ikut diangkat bersama artefak, selain berat, investasi untuk mengangkatnya sangat besar. Kini, barang-barang yang berhasil diangkat dimasukkan ke dalam gudang di kawasan Pacuan Kuda, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten.
Selain itu, sebanyak 493 titik kapal tenggelam yang diduga mengandung artefak di seluruh laut Indonesia akan dijaga ekstraketat oleh pemerintah. Alasannya, banyak besi-besi kapal yang dicuri oleh perusahaan-perusahaan nakal atau perseorangan. “Direktorat Pol Air, bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut mengamankan semua barang-barang dan kekayaan alam laut kita, terutama benda-benda purbakala di perairan Indonesia,” beber Staf Deputi Ops Polri, Jhoni Rori.
Artefak Palembang juga Diincar
Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KKP, Dr Sudirman Saad, mengatakan, perizinan survei dan pengangkatan BMKT sejak 2000 hingga April 2010 sebanyak 59 permohonan. Permintaan izin ke pemerintah pusat sebanyak 18 perizinan, melalui gubernur sebanyak 8 perizinan, dan melalui bupati sebanyak 33 perizinan.
Izin-izin tersebut antara lain permintaan izin pengangkatan dari PT Samudera Kembar Jaya pada 2003 untuk pengangkatan di Perairan Panaitan, Ujung Kulon, izinnya kewenangan bupati. Tapi sudah dibekukan karena pelanggaran. Lalu, izin pengangkatan oleh PT Intersatria Artha Samudera Raya pada 2006 di Perairan Tile-Tile, Kabupaten Selayar, yang merupakan kewenangan bupati. Namun, tidak dilaksanakan karena masalah teknis.
Ditambahkan Kasubdit Jasa Kelautan dan Kemaritiman, KKP, Aris Kabul Pranoto, selain pelelalang satu lot kapal dari Cirebon, panitia nasional BMKT masih akan melelang sekitar 10 kapal lagi. “Kalau misalnya pelelangan distop berarti kita bisa saja membuka galeri berupa museum, kayak di Singapura. Padahal, barang-barang di Singapura itu saja berasal dari Belitung, Sumatera Bagian Selatan.”
Di Sumatera Selatan, lanjut Aris, pernah dicari di perairan Tanjung Mejangan, perbatasan Sumsel dan Bangka Belitung. “Di Sumatera Selatan sudah pernah dicari, tapi belum ketemu. Pelaksanaannya pada 2007 lalu, dilakukan oleh perusahaan PT Bangun Bahari Nusantara (BBN), pemiliknya Hj Zahria,” beber Aris.
Perizinan lainnya mencari kapal Vansitat, kapal Belanda atau Portugis. “Juga belum ketemu, tapi data sejarah ada manifesnya di sana (Sumsel),” papar dia.
Khusus di perairan Sungai Musi, Palembang, lanjut Aris, pernah juga dijajal orang. “Kami pernah dapat informasi pencarian harta karun di Sungai Musi, Palembang. Tapi itu ilegal. Setahu saya belum ditemukan harta karun di sana. Alasannya susah mencarinya di sungai karena kondisi lumpur yang keruh dan air deras.”
Izin pengangkatan juga dilakukan PT Komizindo pada 2004 lalu. Pencarian dilakukan di Pulau Enggano, Bengkulu. “Izinnya sudah diajukan, tapi sampai sekarang pencarian itu belum dilakukan,” beber Aris.
Khusus di daerah Lampung, kata Aris, hingga kini belum pernah dicari.
“Lampung belum dicari. Tapi, saya sampaikan dari Aceh sampai Biak disinyalir ada artefaknya. Informasinya, data UNESCO malah menyebutkan ada ribuan kapal tenggelam di perairan Indonesia. Ke depan, kita akan melibatkan perguruan tinggi dan LIPI untuk meneliti itu,” pungkasnya. (05)
“Sudah ada peminat. Tapi belum ada yang nyetor. Peminatnya berasal dari Jepang, Malaysia, Hong Kong, Beijing, National Univercity of Singapore, National Museum Singapore, Dubai, sisanya dari dalam negeri seperti dari Blue Bird,” kata Plt Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang juga Sekretaris I BMKT, Dr Sudirman Saad di kantornya, kemarin (4/5).
Meski tak ada yang menyetor, pelelangan tetap akan dilangsungkan hari ini di ballroom KKP. “Pelelalangan tetap dilangsungkan dengan tanpa peserta. Nanti akan dilihat apakah akan dibuka kembali. Semuanya dilihat dari hasil evaluasi,” tambahnya.
Tiga persoalan yang menjadi kajian serius panitia nasional lintas instansi tersebut, yaitu waktu pengumuman lelang, bisa jadi diperpanjang selama satu bulan, limit 20 persen setoran atau sekitar Rp114 miliar bisa diturunkan persentasenya, atau ajukan proposal G to G kepada sejumlah negara yang berminat.
“Hasil pengangkatan dari April 2004 hingga Oktober 2005 didapat 272 ribu artefak. Sebanyak 976 buah ditetapkan sebagai koleksi negara dan 271 ribu akan dilelang,” terang Sudirman.
Pelelangan BMKT asal Cirebon, lanjut Sudirman, merupakan pelelangan resmi pertama kali yang dilakukan pemerintah. “Pelelangan ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum, sehingga keberadaan titik-titik lokasi BMKT yang berjumlah 493 di seluruh Indonesia dapat dikelola dengan baik. Apabila terdapat barang BMKT yang diangkat dan dijual di luar negeri tanpa lelang resmi pemerintah, berarti barang tersebut ilegal,” cetusnya.
Seperti diketahui, banyaknya kapal tenggelam yang disinyalir menyimpan artefak. Karenanya, pemerintah sedang menyiapkan proposal pembentukan museum-museum bahari. “Indonesia negara maritim, kita berencana membangun museum-museum bahari, misalnya, di Cirebon, Demak, Goa, serta Palembang,” beber Sudirman Saad.
Sementara itu, ketua panitia lelang, Arsari Zawawi mengatakan bahwa pelelangan artefak tersebut merupakan suatu keharusan. Alasannya, karena dana yang digelontorkan oleh PT Putra Purna Sejahtera sangat besar dalam mengangkat artefak tersebut dari dasar laut. “Estimasi harga US$80 juta, kita tidak mampu mengangkatnya. Katakan, pemerintah tidak jual artefak itu, lantas dana US$40 juta tetap harus dikembalikan, dananya dari mana?” katanya balik bertanya.
“Tapi, semua proses pelelangan sudah berdasar aturan. Sejak awal tidak ada yang dilanggar. Pelelangan ini menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.06/2009 tentang Penanganan Status dan Penjualan BMKT. Proses-proses yang dilakukan sampai pelelangan 5 Mei 2010, adalah pembentukan panitia lelang pada 22 Desember 2009, konferensi pers pelelangan pada 5 April 2010, aanwijzing lelang pada 30 April 2010,” kata Arsari.
Sementara itu, kapal Tiongkok yang diduga berasal dari zaman Kerajaan Sriwijaya itu tidak ikut diangkat bersama artefak, selain berat, investasi untuk mengangkatnya sangat besar. Kini, barang-barang yang berhasil diangkat dimasukkan ke dalam gudang di kawasan Pacuan Kuda, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten.
Selain itu, sebanyak 493 titik kapal tenggelam yang diduga mengandung artefak di seluruh laut Indonesia akan dijaga ekstraketat oleh pemerintah. Alasannya, banyak besi-besi kapal yang dicuri oleh perusahaan-perusahaan nakal atau perseorangan. “Direktorat Pol Air, bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut mengamankan semua barang-barang dan kekayaan alam laut kita, terutama benda-benda purbakala di perairan Indonesia,” beber Staf Deputi Ops Polri, Jhoni Rori.
Artefak Palembang juga Diincar
Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KKP, Dr Sudirman Saad, mengatakan, perizinan survei dan pengangkatan BMKT sejak 2000 hingga April 2010 sebanyak 59 permohonan. Permintaan izin ke pemerintah pusat sebanyak 18 perizinan, melalui gubernur sebanyak 8 perizinan, dan melalui bupati sebanyak 33 perizinan.
Izin-izin tersebut antara lain permintaan izin pengangkatan dari PT Samudera Kembar Jaya pada 2003 untuk pengangkatan di Perairan Panaitan, Ujung Kulon, izinnya kewenangan bupati. Tapi sudah dibekukan karena pelanggaran. Lalu, izin pengangkatan oleh PT Intersatria Artha Samudera Raya pada 2006 di Perairan Tile-Tile, Kabupaten Selayar, yang merupakan kewenangan bupati. Namun, tidak dilaksanakan karena masalah teknis.
Ditambahkan Kasubdit Jasa Kelautan dan Kemaritiman, KKP, Aris Kabul Pranoto, selain pelelalang satu lot kapal dari Cirebon, panitia nasional BMKT masih akan melelang sekitar 10 kapal lagi. “Kalau misalnya pelelangan distop berarti kita bisa saja membuka galeri berupa museum, kayak di Singapura. Padahal, barang-barang di Singapura itu saja berasal dari Belitung, Sumatera Bagian Selatan.”
Di Sumatera Selatan, lanjut Aris, pernah dicari di perairan Tanjung Mejangan, perbatasan Sumsel dan Bangka Belitung. “Di Sumatera Selatan sudah pernah dicari, tapi belum ketemu. Pelaksanaannya pada 2007 lalu, dilakukan oleh perusahaan PT Bangun Bahari Nusantara (BBN), pemiliknya Hj Zahria,” beber Aris.
Perizinan lainnya mencari kapal Vansitat, kapal Belanda atau Portugis. “Juga belum ketemu, tapi data sejarah ada manifesnya di sana (Sumsel),” papar dia.
Khusus di perairan Sungai Musi, Palembang, lanjut Aris, pernah juga dijajal orang. “Kami pernah dapat informasi pencarian harta karun di Sungai Musi, Palembang. Tapi itu ilegal. Setahu saya belum ditemukan harta karun di sana. Alasannya susah mencarinya di sungai karena kondisi lumpur yang keruh dan air deras.”
Izin pengangkatan juga dilakukan PT Komizindo pada 2004 lalu. Pencarian dilakukan di Pulau Enggano, Bengkulu. “Izinnya sudah diajukan, tapi sampai sekarang pencarian itu belum dilakukan,” beber Aris.
Khusus di daerah Lampung, kata Aris, hingga kini belum pernah dicari.
“Lampung belum dicari. Tapi, saya sampaikan dari Aceh sampai Biak disinyalir ada artefaknya. Informasinya, data UNESCO malah menyebutkan ada ribuan kapal tenggelam di perairan Indonesia. Ke depan, kita akan melibatkan perguruan tinggi dan LIPI untuk meneliti itu,” pungkasnya. (05)
0 Response to " "
Post a Comment