Pemerintah Belum Bisa Berikan Perlindungan untuk Susno

Media Monitoring Service
Cubic Centra Indonesia (CCI)
http://www.cc-indonesia.com

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyatakan, pemerintah belum bisa memberikan perlindungan hukum kepada mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji atas kasus dugaan suap Rp 500 juta dari PT Salma Arowana Lestari. Pemerintah baru akan bertindak jika dalam proses hukum mantan Kapolda Jawa Barat tersebut ada pelanggaran HAM.

"Kalau dalam proses melanggar HAM nanti dikaji. Tapi kita melihat apakah orang tersebut saksi atau apa. Kalau saksi namanya perlindungan saksi, kalau tersangka lain lagi," kata Patrialis di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (12/5).

Patrialis menerangkan, pemerintah juga tidak bisa melarang siapapun untuk meminta perlindungan hukum. Sebab, hal tersebut adalah hak setiap orang. Namun, pemerintah tidak bisa ikut campur proses hukum mantan Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "Polisi sendiri diberi wewenang oleh undang-undang. Pemerintah tidak bisa mengintervensi," ujar Patrialis.

Karena itu, pemerintah akan mempelajari lagi untuk memberikan perlindungan hukum untuk Susno. Saat ini, pemerintah akan membiarkan proses hukum berjalan dahulu. "Pak Susno pasti berjiwa besar, tidak mungkin dia mangkir dari proses hukum. Jadi biarkan proses hukum berjalan," tandas Patrialis.

sumber

0 Response to "Pemerintah Belum Bisa Berikan Perlindungan untuk Susno"

Post a Comment

Powered by Blogger