Cakrajiya Ciptana - Media Monitoring Indonesia

Media Monitoring Service
Cubic Centra Indonesia
http://www.cc-indonesia.com

Dalam menyikapi kasus dana talangan (bailout) Bank Century, dua partai yang "paling galak" dan "paling terang-terangan mencecar pemerintah", adalah Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Keduanya pula yang meminta agar Boediono dan Sri Mulyani, dua orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas kebijakan tersebut, mundur, atau paling tidak dinonaktifkan dari posisinya sebagai Wakil Presiden RI dan Menteri Keuangan.

Sikap PDIP bisa dimaklumi (dalam hal ini tentu saja oleh pemerintah) lantaran posisi mereka memang oposan. Tapi sikap Partai Golkar, ketika itu dikemukakan secara frontal oleh sejumlah politisi Partai Demokrat (sebagai pimpinan partai koalisi pemerintahan), disetarakan dengan bentuk "pengkhianatan". Dituding seperti itu, Partai Golkar tak surut. Mereka terus menyuarakan pelaksanaan Opsi C dalam Hak Angket Bank Century, dengan mengatasnamakan rakyat pastinya.

Akan tetapi, sikap kedua partai ini sekarang mulai terlihat berseberangan. Pasca keputusan mundur Menteri Keuangan Sri Mulyani (yang lebih memilih posisi barunya di jajaran elit Bank Dunia), Partai Golkar melunak. Mereka tak lagi lantang mengecam. Bahkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menganggap mundurnya Menkeu Sri Mulyani dari jabatannya sebagai win-win solution. Sri Mulyani dapat melenggang ke kantor barunya tanpa tekanan politik. "Itu win win solution, saya menyebutnya istilah escape clausul, klausul jalan keluar. Terlepas dari problem yang membelit secara politik yang melibatkan beliau, sekarang tinggal menunggu proses hukum. Kalau KPK menyatakan tidak melanggar, ya sudah," kata Priyo di Jakarta, Kamis (6/5).

Perubahan sikap ini langsung mendapatkan kecaman dari para oposan. Mereka menduga, Partai Golkar melunak lantaran telah memiliki "kesepakatan" dengan pemerintah terkait mundurnya Sri Mulyani. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa mundurnya Sri Mulyani adalah kemenangan Golkar. "Lihatlah, sekarang jadi kelesuan politik di DPR," sindir Muzani.

Sebelumnya memang beredar rumor bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) betemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan dari sana muncul sejumlah nama politisi partai berlambang Beringin itu sebagai calon pengisi posisi yang ditinggalkan Sri Mulyani.

Priyo membantah rumor ini. "Itu hanya rumor. Secara resmi saya membantah. Tidak ada kesepakatan apa-apa," ujarnya seraya menambahkan, Partai Golkar adalah partai yang besar, dan tidak akan menempuh cara-cara seperti itu dalam berpolitik. "Kami tidak mau mempertaruhkan aura partai, untuk deal-deal politik pribadi yang mendegradasi partai."

Harus Tuntas

PDIP sendiri tetap pada sikap awalnya. Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait menegaskan, kasus hukum Bank Century yang menyebut nama Sri Mulyani Indrawati sebagai penanggung jawab kebijakan bail out, tetap harus selesai. "Mundur boleh mundur, tapi masalah hukum terhadapnya tidak lantas tuntas," kata Maruarar. PDIP, imbuhnya, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan komitmen untuk terus memeriksa Sri Mulyani.

Pernyataan senada datang dari Fungsionaris PDIP yang juga Wakil Ketua DPR, Pramono Anung. Ia berharap Sri Mulyani dapat terus kooperatif terhadap pemeriksaan KPK. "Pihak terkait kami harap dapat terus bekerja sama dalam pengusutan kasus Century," sebutnya.

Dalam rapat dengan Tim Pengawas Century, Rabu kemarin, pimpinan KPK Bibit Samad Ryanto menyatakan bahwa selama Sri Mulyani masih berada di dunia, maka KPK masih bisa terus meminta keterangan dari dirinya.

sumber