Cakrajiya Ciptana - Media Monitoring Indonesia

Media Monitoring, Analysis and Tracking, Information System Consultant,

Software-Web Develoment and Maintenance,

Computer Network Supply and Installation, Purchasing Service,

Cakrajiya Ciptana (CCi)

Ratusan buruh kembali menggelar aksi demo di Balai Kota DKI Jakar­ta, Selasa (12/1). Mereka menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Para buruh menuntut agar besaran UMP 2010 disamakan dengan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI.

Perwakilan buruh dari Seri- kat Pekerja Nasional (SPN), Halili, menyatakan, besaran UMP yang ditetapkan DKI rendah. UMP 2010 hanya Rp 1.118.009, padahal KHL yang menjadi komponen penetapan UMP melebihi angka Rp 1.317.710.

"Ini manipulatif," katanya. Menurutnya, penetapan UMP oleh pemerintah melalui Dewan Pengupahan tidak pernah ber- jalan demokratis. "Tak pernah transparan sehingga buruh ti­dak tahu dan tidak mengerti proses jalannya penetapan upah," kata Halili.

Halili menyayangkan, ang­ka KHL yang merupakan hasil survei Dewan Pengupahan ti­dak digunakan untuk menetap- kan upah. "Namun, hanya di- jadikan angka untuk diperde­batkan oleh Dewan Pengupah­

an yang terdiri atas perwakilan pengusaha, pemerintah, dan perwakilan buruh," katanya.

Sedangkan posisi buruh, sangat lemah di dalam dewan tersebut. "Kami, kaum buruh tidak pernah ditanyakan berapa kebutuhan hidup layak bagian kami. Ini karena survei hanya dilakukan terhadap harga dan jasa. Tidak pernah dilakukan survei mengenai kebutuhan riil buruh," ujarnya.

Survei KHL ditetapkan ti­dak sesuai dengan kenyataan, karena buruh tidak pernah be- lanja di pasar-pasar tradisional dan pasar induk. "Buruh belan- ja di sekitar tempat tinggalnya, tentu basil survei akan berbeda harganya," ujarnya.

Meskipun menganggap pe­nentuan KHL oleh Dewan Pengupahan cacat, para buruh tetap menginginkan besaran UMP sama dengan KHL. "Se- tidakn,ya angka tersebut lebih mendekati kebutuhan riil bu­ruh ketimbang angka UMP 2010 yang telah ditetapkan," katanya. Namun, mereka tetap menuntut adanya transparansi penetapan UMP dan dilibatkan secara aktif dalam perundingan Dewan Pengupahan.

Pengamat ekonomi Univer- sitas Indonesia (UI), Mandala Manurung, menyatakan, bila besaran UMP yang disahkan san}a dengan KHL, akan ba­nyak pengusaha yang bangkrut. Pada akhirnya, makin banyak warga yang bekerja di sektor informal. Saat ini, terdapat 30 persen dari 4,2 juta angkatan kerja yang bekerja di sektor informal. Bila hal tersebut terja- di, Mandala menyatakan, kon­disi ketenagakerjaan akan se- makin tidak jelas. "Sektor infor­mal memiliki sejumlah kele- mahan," katanya.

Sejumlah kelemahannya adalah indu$tri informal tidak memiliki perlindungan hukum, upah rendah, tidak ada jamin- an masa depan, dan tidak ada akses peningkatan kualitas dan produktivitas. Sebenar- nya, tidak ada kesepakatan pasti bahwa UMP harus sesuai dengan KHL DKI. Namun, bukan tidak pernah UMP be- sarannya sama dengan KHL. Hal ini pernah terjadi pada 2001 dan 2002.

Menurutnya, Pemprov DKI perlu melakukan usaha pro- gresif untuk meringankan bia­ya hidup masyarakat, yaitu

dengan menurunkan kompo- nen. KHL. Dari besaran ter- sebut, biaya transportasi, pe­rumahan, dan makanan ada- lah komponen paling besar. Komponen. KHL yang turun cuma pakaian. Namun, hal tersebut tidak selalu berarti positif. "Bisa saja mereka menggunakan tekstil bekas atau selundupan," ujarnya.

Kepala Dinas Ketenagaker- jaan dan Transmigrasi (Disna­kertrans) DKI, Deded Sukan- dar, menyatakan, hingga saat ini terdapat dua perusahaan

yang mengajukan penangguh- an pelaksanaan UMP. Perusa- haan tersebut adalah PT Julia Sukses yang bergerak dalam sektor garmen dan Koperasi Karyawan LIA.

"Mereka menyatakan keti­daksanggupannya karena mengalami kerugian atau de- fisit pendapatan," ujarnya. Menurut Deded, mereka diberi kelonggaran untuk membayar UMP sesuai besaran yang lama. Kelonggaran atau penangguhan tersebut diberlakukan selama satu tahun. "Namun, pada tiga bulan pertama akan kami eva- luasi dan tinjau ulang," kata­nya