RSS Feed
TwitterHalim: Gaji Deputi Gubernur BI Rp 120 Juta per Bulan
Media Monitoring Service
Cubic Centra Indonesia
http://www.cc-indonesia.com
Jakarta - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mengakui gaji yang diterima seorang Deputi Gubernur BI mencapai Rp 120 juta per bulannya.
Hal tersebut terungkap saat dilakukannya fit and proper test Deputi Gubernur BI oleh Komisi XI di Gedung DPR-RI, Jakarta, Rabu (05/05/2010).
"Terus terang saya tidak tahu berapa angka pastinya. Tetapi mungkin Rp 100 juta atau sekitar Rp 120 juta-lah," ujar Halim.
Masalah gaji menjadi perbincangan oleh beberapa Anggota DPR dalam pemilihan calon Deputi Gubernur BI. Adalah Anggota Komisi XI Arif Budimanta yang menanyakan masalah gaji dan rencana hengkangnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.
"Karena hal ini terkait transparansi publik, berapa take home pay Deputi Gubernur BI dan fasilitas apa saja yang didapatkan? Jika anda terpilih dan seandainya datang surat dari IMF untuk jadi direktur wilayah asia pasifik apa yang akan anda lakukan, apa anda juga akan ikut resign seperti Menkeu dimana IMF itu gajinya lebih besar dibandingkan BI?," ujar Arif.
Lebih lanjut Halim menjawab, dirinya pernah kerja di IMF sembilan bulan dan tugas di sana dan untuk jenis tugas memang tidak jauh berbeda di BI. "Tapi saat ini saya ingin berencana melakukan perubahan di BI, pengawasan dan ini perlu kita lakukan," kata Halim.
Halim Berkelit Soal Century dan Keuangan Negara
Sama dengan Perry Wardjiyo, Komisi XI juga menanyakan masalah seputar Bank Century dan keuangan negara kepada Halim. Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Melchias Markus Mekeng.
"Pemahaman anda tentang keuangan negara bagaimana, saya minta harus jelas karena saya lihat belakangan ini pejabat publik banyak yang mengingkari hal ini, ini penting dan fundamental," tanya Melchias.
Kemudian Anggota Komisi XI Dolfi OFP kemudian menambahkan pertanyaan seputar Bank Century. "Tentang kasus FPJP Bank century saat ini sudah dalam tahap pemeriksaan di KPK dan anda sudah dipanggil, anda dipanggil dalam kapasitas sebagai apa? Untuk 6 agenda perbaikan dan anda sebagai salah satu deputi, bagaimana anda melaksanakan hal ini?," ungkapnya.
Lantas Halim menjawab pertanyaan tersebut dengan mengaitkan proses pengambilan keputusan yang ada.
"Dalam pengambilan keputusan di BI sudah diatur jika ada desending opinion itu sudah dicatat dan masuk dalam risalah rapat apa saja pendapat yang telah disampaikan. Tapi untuk keputusan terakhir itu kan pada suara terbanyak dan itu juga berlaku pada bank sentral negara lainnya, dan secara instituisi SOP memang begitu. Pendapat saya tentang Bank Century, posisi saya waktu itu direktur penelitian dan sistem perbankan dan tidak melakukan pengawasan individual. Jadi pertanyaan yang akan sampaikan kepada Dewan Gubernur misalnya seberapa besar kebangkrutan pada perusahaan sehingga NPL meningkat, seberapa gangguan nilai tukar pada industri dan lainnya," papar Halim.
Sementara itu, untuk keuangan negara ini menjadi perdebatan yang hangat dan ada yang menyebutkan hukum korporasi tapi ada juga yang menyebutkan hukum publik.
"Namun dana bailout akan menjadi dana korporasi jika itu diambil dari premi industri perbankan di LPS, namun menjadi keuangan negara jika menggunakan modal dari APBN di LPS," ungkapnya.
Penulis : Herdaru Purnomo
Sumber
Cubic Centra Indonesia
http://www.cc-indonesia.com
Jakarta - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mengakui gaji yang diterima seorang Deputi Gubernur BI mencapai Rp 120 juta per bulannya.
Hal tersebut terungkap saat dilakukannya fit and proper test Deputi Gubernur BI oleh Komisi XI di Gedung DPR-RI, Jakarta, Rabu (05/05/2010).
"Terus terang saya tidak tahu berapa angka pastinya. Tetapi mungkin Rp 100 juta atau sekitar Rp 120 juta-lah," ujar Halim.
Masalah gaji menjadi perbincangan oleh beberapa Anggota DPR dalam pemilihan calon Deputi Gubernur BI. Adalah Anggota Komisi XI Arif Budimanta yang menanyakan masalah gaji dan rencana hengkangnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.
"Karena hal ini terkait transparansi publik, berapa take home pay Deputi Gubernur BI dan fasilitas apa saja yang didapatkan? Jika anda terpilih dan seandainya datang surat dari IMF untuk jadi direktur wilayah asia pasifik apa yang akan anda lakukan, apa anda juga akan ikut resign seperti Menkeu dimana IMF itu gajinya lebih besar dibandingkan BI?," ujar Arif.
Lebih lanjut Halim menjawab, dirinya pernah kerja di IMF sembilan bulan dan tugas di sana dan untuk jenis tugas memang tidak jauh berbeda di BI. "Tapi saat ini saya ingin berencana melakukan perubahan di BI, pengawasan dan ini perlu kita lakukan," kata Halim.
Halim Berkelit Soal Century dan Keuangan Negara
Sama dengan Perry Wardjiyo, Komisi XI juga menanyakan masalah seputar Bank Century dan keuangan negara kepada Halim. Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Melchias Markus Mekeng.
"Pemahaman anda tentang keuangan negara bagaimana, saya minta harus jelas karena saya lihat belakangan ini pejabat publik banyak yang mengingkari hal ini, ini penting dan fundamental," tanya Melchias.
Kemudian Anggota Komisi XI Dolfi OFP kemudian menambahkan pertanyaan seputar Bank Century. "Tentang kasus FPJP Bank century saat ini sudah dalam tahap pemeriksaan di KPK dan anda sudah dipanggil, anda dipanggil dalam kapasitas sebagai apa? Untuk 6 agenda perbaikan dan anda sebagai salah satu deputi, bagaimana anda melaksanakan hal ini?," ungkapnya.
Lantas Halim menjawab pertanyaan tersebut dengan mengaitkan proses pengambilan keputusan yang ada.
"Dalam pengambilan keputusan di BI sudah diatur jika ada desending opinion itu sudah dicatat dan masuk dalam risalah rapat apa saja pendapat yang telah disampaikan. Tapi untuk keputusan terakhir itu kan pada suara terbanyak dan itu juga berlaku pada bank sentral negara lainnya, dan secara instituisi SOP memang begitu. Pendapat saya tentang Bank Century, posisi saya waktu itu direktur penelitian dan sistem perbankan dan tidak melakukan pengawasan individual. Jadi pertanyaan yang akan sampaikan kepada Dewan Gubernur misalnya seberapa besar kebangkrutan pada perusahaan sehingga NPL meningkat, seberapa gangguan nilai tukar pada industri dan lainnya," papar Halim.
Sementara itu, untuk keuangan negara ini menjadi perdebatan yang hangat dan ada yang menyebutkan hukum korporasi tapi ada juga yang menyebutkan hukum publik.
"Namun dana bailout akan menjadi dana korporasi jika itu diambil dari premi industri perbankan di LPS, namun menjadi keuangan negara jika menggunakan modal dari APBN di LPS," ungkapnya.
Penulis : Herdaru Purnomo
Sumber
0 Response to "Halim: Gaji Deputi Gubernur BI Rp 120 Juta per Bulan"
Post a Comment