Cakrajiya Ciptana - Media Monitoring Indonesia

Media Monitoring, Analysis and Tracking, Information System Consultant,

Software-Web Develoment and Maintenance,

Computer Network Supply and Installation, Purchasing Service,

Cakrajiya Ciptana (CCi)

Menteri Kesehat­an (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih melantik Kustantinah sebagai kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang baru.

Kustantinah menggantikan Husniah Rubiana Thamrin Akib. Sebelumnya, Kustantinah menjabat sebagai direktur jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kese­hatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebelum menjadi dirjen, Kustantinah menempati posisi sebagai direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen BPOM.

Menkes mengimbau agar kepala BPOM yang baru dilantik menggarisbawahi perlunya koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan pada ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat serta

menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi serta makanan.

Secara terpisah, Ketua Regulasi Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (Gapm­mi) Franky Sibarani mengharapkan, Kepala BPOM baru harus bekerja keras dengan sejumlah pekerjaan rumah BPOM terkait regulasi-regulasi yang masih kontra terhadap industri nasional.

"Selain itu, kepala BPOM yang baru harus bekerja keras dalam upaya pengawasan dan reformasi internal terkait prose-proses registrasi produk," ujar Franky kepada Investor Daily di Jakar­ta, Selasa (12/1).

Dalam kesempatan pelantikan tersebut, Menkes menegaskan, fokus kerja Kementerian Kese­hatan yang mengacu pada empat program utama, yakni peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan

masyarakat dengan penekanan pada penduduk miskin, peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target tujuan pembangunan mile­nium (MDGs) seperti mengu­rangi angka kematian ibu melahirkan, penanganan masalah gizi, dan pengendalian penyakit. Selain itu, penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana serta peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan distribusi tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

"Empat program utama itu adalah reformasi kesehatan sebagai agenda Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang akan terlaksana melalui good governance dan upaya­upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi yang berimbang," demikian bunyi rills yang disiarkan melalui situs resmi BPOM, Selasa.