Cakrajiya Ciptana - Media Monitoring Indonesia

Media Monitoring, Analysis and Tracking, Information System Consultant,

Software-Web Develoment and Maintenance,

Computer Network Supply and Installation, Purchasing Service,

Cakrajiya Ciptana (CCi)

RATUSAN buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) rnelakukan unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI di halaman depan Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Selasa (12/1). Mereka menuntut agar besaran UMP 2010 sebesar Rp 1.118.009 disamakan dengan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI Rp 1.317.710. 'Tak pernah transparan, sehingga buruh tidak tahu dan tidak mengerti proses jalannya penetapan upah," kata perwakilan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), Halili dalam orasi di depan halaman Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/1).

Menurut Halili, besaran UMP tersebut ditetapkan sangat rendah. Padahal, KHL yang menjadi komponen penetapan UMP melebihi angka UMP yang ditetapkan tersebut. Halili menegaskan, penetapan UMP tersebut sangat manipulatif. Dernikian juga, penetapan UMP oleh pemerintah melalui Dewan Pengupahan tidak pernah berjalan demokratis. "Ini praktik manipulatif," tegasnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi yang juga anggota Dewan Pengupahan Mandala Manurung menyatakan, bila besaran UMP yang disahkan sama dengan KHL, maka akan banyak pengusaha yang bangkrut. Pada akhirnya makin banyak warga yang bekerja di sektor informal. Saat ini terdapat 30% dari 4,2 juta angkatan kerja yang bekerja di sektor informal.